TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk program ibu kota baru pada tahun 2022.
"Kalau untuk IKN saya kira di dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk alokasi anggaran indikatif atau pagu indikatif, belum masuk anggaran untuk IKN," ujar Basuki dalam konferensi pers, Senin, 16 Agustus 2021.
Dinukil dari bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran infrastruktur pada tahun 2022 dialokasikan Rp 384,8 triliun.
Dari alokasi tersebut, Rp 170,4 triliun adalah belanja pemerintah pusat, Rp 119,2 transfer ke daerah dan dana desa, serta Rp 95,2 triliun pembiayaan anggaran.
Adapun kebijakan anggaran infrastruktur pada tahun 2022 antara lain percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi. Adapun prioritas pembangunan terhadap output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi.
Kebijakan terakhir adalah penguatan sinkronisasi atau integrasi pendanaan antara kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BLU/swasta.
Sri Mulyani mengatakan anggaran infrastruktur tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk mendukung ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pembangunan rumah khusus, pembangunan rumah susun, sistem penyediaan air minum, dan sistem pengelolaan air limbah.
